Perekonomian Indonesia sebagai Negara berkembang dapat dikatakan memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari serangkaian langkah sistematis yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan ekonomi jangka panjang dalam mengelola moneter dan fiskal serta pembangunan iklim investasi yang lebih kondusif sehingga tidak heran jika pada tahun 2011 atau awal 2012 Indonesia berhasil masuk dalam kategori investment grade.

Pertumbuhan ekonomi  yang baik akan menarik perhatian investor asing dalam menanamkan dananya di Indonesia. Terlebih lagi dengan pertumbuhan Perekonomian Negara maju yang cenderung stagnan membuat Negara tersebut menekan suku bunganya seperti Amerika dikisaran level 0-0,25%, Eropa 1%, dan jepang 0-0,1%. Membuat Negara-negara asing semakin tertarik untuk menanamkan dananya di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengambil kemungkinan dengan cara meminjam dana di negara-negara dengan suku bunga rendah kemudian menanamkan dana tersebut di Indonesia yang memiliki tingkat pengembalian yang lebih besar.

Diperkirakan dengan kondisi tersebut, arus investasi ke Indonesia akan cukup besar. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah mekanisme pengelolaan arus investasi  ‘hot money’ tersebut. Dikhawatirkan investor yang menanamkan dananya di Indonesia hanya bertujuan mencari keuntungan jangka pendek seperti penanaman melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menjualnya secara bersamaan dalam waktu singkat sehingga memungkinkan terjadinya sudden reversal yang berakibat kepada tingkat likuiditas suatu mata uang di suatu negara.

Ditambah lagi jika pada saat tersebut terjadi permintaan yang cukup tinggi terhadap mata uang tertentu dengan tujuan untuk membayar hutang suatu negara sehingga akan mengakibatkan gejolak mata uang. Jika hal tersebut terjadi maka Bank Indonesia harus mengeluarkan biaya moneter yang cukup besar dalam melakukan intervensi pasar yang berakibat pada tergerusnya cadangan devisa negara.

Dalam hal ini Bank Indonesia selaku regulator kebijakan moneter telah membuat kebijakan  terkait batas waktu minimal dalam penanaman investasi di sektor finansial melalui SBI sehingga mengurangi resiko terjadinya capital outflow dalam waktu singkat.

Pemerintah juga perlu melakukan selektivitas dalam penjualan bonds dalam mata uang tertentu sehingga tidak terjadi penanaman dalam bentuk mata uang asing (misalnya USD) dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan mata uang rupiah yang dapat berakibat kondisi mata uang bergejolak. Kebijakan lainnya adalah menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri serta memfasilitisasi investor-investor asing untuk menanamkan dananya secara langsung di sektor riil sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh dengan lebih baik.